Kandang Belajar Sapi Rakyat - Bojonegoro

Bupati Bojonegoro Drs Suyoto Msi bertekad untuk mengembangkan agribisnis sapi. Hal tersebut merupakan salah satu program nyata bagi pembangunan ekonomi di pedesaan, khususnya pada bidang pertanian dan peternakan. Bupati Suyoto menyebutkan target pengembangan agribisnis sapi, yakni dalam kurun empat tahun, populasi sapi di Bojonegoro diharapkan akan meningkat dari sekitar 93 ribu ekor pada tahun ini menjadi sekitar 400 ribu ekor.

Di sisi lain, di beberapa desa di sekitar sumur minyak Banyuurip (termasuk kedalam Blok Cepu) yang dikelola oleh Mobil Cepu Limited (MCL) di Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Kalitidu sebagian masyarakatnya adalah petani peternak. Di setiap rumah tangga hampir selalu dipastikan ada 2-3 ekor sapi. Namun demikian mereka melakukan pemeliharaan ternak sapinya secara tradisional dan tidak intensif. Selain itu, sebagian warga sekitar sumur minyak Banyuurip tersebut telah kehilangan lahan pertaniannya yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana prasarana produksi minyak Blok Cepu. Sehingga mereka membutuhkan pengganti lapangan pekerjaan. Salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah beternak sapi.

Untuk menjawab tantangan Bupati dan memberi solusi problem yang dihadapi masyarakat, SwissContact Indonesia Foundation bersama MCL dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengembangkan program peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha penggemukan sapi. Salah satu bentuk programnya adalah pendirian KBSR (Kandang Belajar Sapi Rakyat). KBSR adalah sebuah tempat pembelajaran bisnis penggemukan sapi yang terletak di Desa Brabowan, Kecamatan Ngasem. KBSR ini dibangun diatas lahan seluas sekitar 1 Hektar. KBSR mulai beroperasi pada bulan Maret 2010, dan dikelola oleh 5 orang anak-anak muda yang direkrut dari desa-desa di sekitar area operasi MCL.

Aspek yang ingin disentuh oleh KBSR adalah peningkatan kualitas SDM peternak. Hal itu dilakukan dengan memberi contoh langsung, bukti nyata, dan pengenalan hal-hal baru dibidang peternakan. Salah satu yang ditunjukkan oleh KBSR adalah peningkatan berat badan sapi 1 kilogram setiap hari. Artinya, bila pemeliharaan ternak sapi dilakukan dengan baik dan benar, maka akan memberi keuntungan yang signifikan kepada para peternak. Hal tersebut bisa dicapai melalui: pemilihan bakalan yang baik, kandang yang memenuhi syarat, pemberian pakan yang cukup dan berkualitas, kesehatan ternak yang terjaga, dan memiliki akses pasar yang memadai.

Fasilitas yang tersedia di KBSR:

• 3 kandang sapi model koloni      (sapi dilepas), dengan kapasitas per kandang sekitar 120 ekor.
• 1 kandang sapi model      individu (sapi diikat), dengan kapasitas sekitar 10 ekor sapi.
• Unit produksi pakan      konsentrat (mini feed mill) dengan kapasitas produksi sekitar 1,2 ton      pakan konsentrat per hari.
• Unit pengolahan pupuk      organik (kompos) berbahan dasar kotoran sapi, dengan kapasitas sekitar 35      ton per 1 kali proses pengolahan.
• Tempat pertemuan (joglo)
• Ruang kantor
• Gudang pakan.
• Area lahan hijauan yang      ditanami dengan rumput gajah.

Produk/output dari kegiatan KBSR diantaranya:

• Melakukan proses bisnis penggemukan      sapi potong.
• Melakukan proses jual beli      sapi untuk digemukkan maupun yang sudah siap untuk dipotong.
• Melayani kerjasama      penitipan penggemukan sapi dengan skema bagi hasil.
• Memberikan pelatihan-pelatihan      terutama untuk bidang: teknis penggemukan sapi, pengolahan/produksi pupuk      organik, teknik amoniasi jerami dan bidang-bidang lain yang berkaitan      dengan bisnis penggemukan sapi
• Menjual pakan konsentrat jadi      untuk penggemukan sapi (sapi jantan), penggemukan kambing/domba, dan pupuk      kompos.
• Menjual bahan baku      konsentrat (selama persediaan ada), seperti dedak bekatul, tetes, FML, dan      lain-lain
• Menjadi tempat pembelajaran      dan sekaligus tempat magang kerja di bidang bisnis penggemukan sapi.
• Memfasilitasi      petani-peternak untuk akses pasar penjualan sapi ke Rumah Pemotongan Hewan      (RPH) di Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro.

Ada pembelajaran menarik yang diperoleh dari adanya KBSR ini. Pertama, terjadi transfer of knowledge dari Swisscontact dan berbagai mitranya ke para pemuda desa setempat melalui kelembagaan KBSR. Mereka kini mampu mengelola KBSR seperti yang diharapkan. Kedua, KBSR telah mampu menarik minat berbagai pihak untuk datang,  melihat, belajar, dan ikut berbisnis dengan KBSR. Mulai dari memasok bakalan sapi, memasok bahan pakan dan hijauan, sampai dengan ikut menitipkan sapi untuk digemukkan di KBSR dengan pola bagi hasil. Dan hasil nyata yang bisa dilihat, bahwa KBSR telah jadi rujukan pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan juga dari luar daerah. Tercatat KBSR telah dikunjungi oleh UGM, UNDIP, UNS, ITS, UNAIR, dan juga berbagai NGO. KBSR telah menjadi tempat magang bagi siswa-siswi SMK jurusan peternakan sapi. Juga para pemuda yang tergabung dalam Komunitas Bangun Mandiri telah pula belajar intensif usaha penggemukan sapi di KBSR.

 (Tulisan ini telah dimuat di Majalah KARSA VOL 1 No. 07 tgl 15 januari – 14 februari 2012)

Dalam Pameran tersebut berisi capaian MDGs dari berbagai kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dan peran swasta dengan tampian 201 stand.

Perlu diketahui bahwa DMGs atau tujuan pembangunan millennium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Memperhatikan sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) dan Kesepakatan Dakkar untuk Pendidikan Untuk Semua (PUS); Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan pemberdayaan perempuan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender dan Forum Kajian Gender; penurunan Angka kematian anak dengan menekan terjadinya gizi buruk pada balita, meningkatnya angka kesehatan ibu dengan menekan angka kematian ibu melahirkan; meningkatnya angka kesakitan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; Cakupan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan serta cakupan sanitasi dan persampahan sebanding dengan rata-rata nasional dan target Millenium Development Goals (MDGs); dan kerjasama sinergitas pengelolaan potensi sebagai tantangan pembangunan perwilayahan ke depan telah dirancang dan dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan pola kerjasama.

Sasaran MDGs  adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.  Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.  Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Pesta wirausaha TDA merupakan kali ke enam yang dilaksanakan saat ini dengan diisi berbagai acara business conference, expo, workshop, business matching, awarding, dan bazar 200 stand dengan target 10 ribu pengunjung.

Presiden TDA, Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Muhamad Rosihan mengungkapkan bahwa saat ini perlu diciptakan wirausaha yang dibarengi dengan karakter sehat sesuai dengan budaya dan kearifan masyarakat Indonesia melalui konsep characterpreneurship.

“Characterpreneurship berpegang pada nilai atau etika bisnis, anti korupsi, pembelaan terhadap produk dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan berkah bagi semua orang,” ungkap Muhamad Rosihan di Gedung SMESCO UKM Jakarta, Sabtu (28/1/2012).

Untuk itu menurutnya TDA dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi menebar rahmat dengan jalan berbisnis. Kini TDA sudah beranggotakan 20 ribu pengusaha kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Bagi kami, tujuan berbisnis atau berwiraswasta bukan hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga orangnya harus berkarakter, “ujarnya.

Para pelaku UKM berharap kebijakan tersebut mempertimbangkan faktor kelangsungan usaha mereka. Sejumlah pelaku UKM bahkan meminta kebijakan pembatasan serta kenaikan harga BBM berlaku hanya pada masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Kenaikan harga BBM jenis premium yang rencananya mencapai Rp8.500 per liter sangat dikeluhkan pelaku UKM.

“Rencana pencabutan subsidi BBM memang bagus. Namun dari kebijakan tersebut, harus ada perbedaan bagi pelaku UKM dengan pengguna premium pemilik kendaraan pribadi,” ungkap pemilik usaha pabrik penggilingan beras Cahaya Diana di Pasar Sentral Mamuju, H Syarifuddin.

Dalam sehari, Syarifuddin membutuhkan sekitar lima liter premium untuk menjalankan usahanya. Jika kenaikan harga BBM terjadi dan tanpa pengecualian, dirinya khawatir usaha yang digeluti tersebut bakal mengalami penurunan pendapatan.

“Saat ini saya mengeluarkan sekitar Rp 25.000 per hari untuk kebutuhan usaha. Jika harga BBM naik hingga Rp 8.500 per liter otomatis modal usaha saya juga harus bertambah mencapai Rp 45.000 per hari. Hal ini tentunya akan memberikan dampak terhadap kenaikan harga hasil usaha tersebut hingga dua kali lipat,” imbuhnya.

Hal serupa diungkapkan pelaku UKM lain, Juma Pattah. Dirinya berharap kenaikan harga tersebut tidak berlaku bagi para pelaku UKM. Menurutnya pelaku UKM tidak termasuk dalam pemakai premium dalam jumlah banyak.

“Jumlah premium yang saya gunakan maksimal lima liter per hari. Jika dibandingkan dengan pelaku usaha besar, jumlah ini tentunya sangat kecil. Makanya pengecualian terhadap kenaikan harga BBM bagi pelaku UKM tentu wajar,” ungkap pemilik usaha penggilingan kelapa di Pasar Regional Mamuju.

Wayan menambahkan pihaknya berharap piranti lunak DSS (Decision Support System) Kelayakan Ekonomi dan Finansial UMKM untuk menilai kelayanan ekonomi dan finansial usaha UMKM dapat tersosialisasikan secara optimal.  DSS merupakan suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan.

Menurut Wayan,  Sistem itu berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan.  ”Software DSS UMKM ini adalah sebuah kelas sistem informasi yang terkomputerisasi yang dapat mendukung para penggunanya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kelayakan ekonomi dan keuangan usaha,” kata Wayan.

Lebih jauh kata Waya, DSS diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan, sekaligus ketelitian dalam perhitungan dan pemeriksaan. Pihaknya, lanjut Wayan,  juga mengharapkan aplikasi software DSS UMKM dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga intermediary dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan bisnis UMKM.  ”Pada 2011, kami menyosialisasikan sistem DSS di tujuh provinsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta ketepatan perhitungan nilai kelayakan investasi,” tambahnya.

Wayan berharap, penerapan DSS UMKM akan mempermudah proses pengambilan keputusan sehingga dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan tepat berkat bantuan penggunaan teknologi komputasi.  ”Selain itu juga menemukan dan mengenali berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya,” tegasnya.

Penerapan software itu, dikatakan Wayan, akan mendatangkan manfaat yakni dalam hal melakukan pengolahan dan analisis terhadap data primer dan sekunder serta mengidentifikasi variabel yang dapat dijadikan kriteria untuk perhitungan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengembangan bisnis UMKM.

Software itu akan mengidentifikasi dari berbagai aspek meliputi aspek produksi termasuk gambaran komoditas, persyaratan teknis produk, proses pengolahan dan penanganannya.  Di samping itu aspek pasar dan pemasarannya meliputi kondisi permintaan (termasuk pasar ekspor), penawaran, persaingan, harga, proyeksi permintaan serta aspek keuangan meliputi perhitungan kebutuhan biaya investasi dan kelayanan keuangan hingga analisis risiko.  ”Software juga menyediakan fasilitas analisis kelayakan meliputi NPV, BEP, VP, IRR, Payback, periode, dan lain-lain,” pungkasnya.

I. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan menengah (UKM) disadari memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itulah UKM telah memperoleh perhatian yang cukup besar dalam pemerintahan setelah reformasi ini. Bahkan dalam pemerintahan Gotong Royong pimpinan Presiden Ibu Megawati hampir semua instansi pemerintah dan non pemerintah sepakat untuk memberdayakan UKM. Ini berarti UKM telah dijadikan objek dan subjek pemberdayaan guna membangkitkan perekonomian Indonesia untuk keluar dari keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

Mengingat jumlahnya yang besar, yakni ada 40 juta UKM maka harus ada strategi yang terbaik agar pemberdayaannya dapat memberikan hasil maksimal. Agar  UKM  ini dapat berkembang dan nantinya mampu sejajar dan bahkan lebih dominan dalam memberikan kontribusi  terhadap perekonomian nasional, maka terlebih dahulu harus diketahui permasalahannya. Berangkat dari permasalahan inilah kemudian harus ditentukan strategi pembinaan yang terbaik agar UKM dapat lebih besar berkiprah.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UKM adalah : (a) keterbatasan kemampuan untuk akses pasar dan perluasan pangsa pasar, (b) kurang mampu   mengakses informasi (c) kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan  teknologi sharing, (d) kurang mampu untuk akses pada sumber-sumber  pendanaan, khususnya pada kredit perbankan, dan (e) kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Disamping itu, secara umum UKM juga kurang mampu dalam organisasi dan manajemen. Permasalahan yang terakhir ini bisa menghambat daya saing UKM karena jaringan kerjasamanya lemah.

Menyadari akan permasalahan tersebut  diatas, maka  fokus pemberdayaan UKM dilakukan pada penguatan  kapasitas atau  kualitas  SDM-nya. Hal ini mengingat, menurut BPS (1998)  sebagian besar atau 97,4% usaha kecil di Indonesia berpendidikan SLP ke bawah. Tingkat pendidikan yang  rendah ini bisa mempengaruhi semangat jiwa kewirausahaannya (entrepreneurship spirit). Sering kali UKM cepat puas dengan apa yang telah dicapainya. Bahkan, tidak jarang UKM yang kurang mampu menepati komitmennya kalau mendapatkan order besar. Kualitas produknya termasuk desain produk sering kurang mendapat perhatian agar mampu mengikuti selera  konsumen.

Guna mengatasi masalah tersebut diatas, bukan saja kebijakan pemerintah yang harus terus disempurnakan agar setiap pelaku memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, tetapi adanya lembaga pendukung untuk pengembangan UKM juga harus terus diberdayakan. Dengan kata lain, iklim berusaha yang kondusif harus terus ditumbuhkembangkan, terlebih lagi di daerah setelah otonomisasi diberlakukan. Ada kecenderungan setelah otonomi daerah, setiap daerah mengeluarkan peraturan daerah yang  justru menghambat berkembangnya UKM.

Pada sisi  lain akses kepada sumber-sumber daya produktif juga harus terus dikembangkan. Selama ini kesempatan mengembangkan usaha, memperoleh bahan baku, dan akses kepada sumber-sumber daya produktif lainnya, khususnya kredit perbankan masih terjadi diskriminatif. Kesempatan ini harus dibuka luas kepada semua pelaku  sehingga akan terjadi persaingan yang sehat.

Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah pendampingan kepada UKM, baik oleh lembaga pemerintah, maupun non pemerintah. Pengembangan lembaga layanan bisnis (LPB) atau yang juga popular disebut Business Development Services Providers (BDS-P) merupakan salah satu strategi dalam pemberdayaan UKM. Selama ini pengembangan lembaga  seperti ini telah lama  dirintis, mulai dari pusat konsultasi yang melibatkan perguruan tinggi pada tahun 1993, kemudian berubah menjadi Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dan pada tahun 1998  berubah lagi menjadi PER (Pusat Ekonomi Rakyat).

II. PERKEMBANGAN BDS-P

Apa yang keliru selama ini dalam pengembangan Pusat Konsultasi, KKB, dan PER adalah pendekatan yang target oriented danproject oriented. Dengan kata lain pengembangan lembaga  pendamping UKM tersebut lebih banyak pada supply side tanpa memperhatikan demand sidenya. Akibatnya lembaga yang dibentuk dengan biaya pemerintah tersebut tidak mampu berkembang atau bubar bersamaan dengan bubarnya proyek.

Untuk mengantisipasi kekhawatiran yang sama, maka pengembangan BDS-P mulai ditata mulai tahun 2001 ketika Badan Pengembangan Sumberdaya KUKM (BPS-KUKM) masih ada. Ketika itu sudah dikembangkan 91 BDS-P yang difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui perkuatan  pendanaan ataupun bantuan sarana. Pada tahun 2002 ini dikembangkan lagi sebanyak 332 BDS-P yang ditugasi mengembangkan 332 sentra bisnis UKM. Pada tahun 2003, akan dikembangkan lagi 500 BDS-P untuk membina 500 sentra di daerah. Kalau dimasa lalu pemerintah tidak mengarahkan pembinaan KKB maupun PER, maka untuk BDS-P target binaannya difokuskan pada pengembangan sentra atau klaster.

Kalau disimak dari hasil monitoring pada beberapa BDS-P eks tahun 2001, ada beberapa permasalahan yang harus segera dipecahkan  agar BDS-P yang difasilitasi tersebut mampu memberi makna  dalam pengembangan UKM. Secara konsepsi penugasan kepada BDS-P untuk membina UKM di sentra selain dengan perkuatan modal awal padanan (MAP) lewat koperasi sangatlah ideal, artinya pasarnya sudah disediakan oleh pemerintah beserta dukungan pendanaannya. Permasalahannya, kapasitas BDS-P yang ditugasi untuk membina UKM disentra belum semuanya memahami atau mampu melaksanakan tugasnya. Selain itu, UKM yang ada disentra merasa tidak ada peran signifikan yang dilakukan oleh BDS-P. Dengan kata lain, komunikasi antara BDS-P dengan UKM di  sentra tidak atau belum terjadi.

Pada sisi lain, banyak BDS-P yang belum mengetahui medan binaannya. BDS-P yang dipilih mungkin karena jaraknya (lokasinya) ke sentra terlalu jauh, atau mungkin karena ada perbedaan budaya akibatnya konsultan BDS-P belum atau  jarang sekali mengunjungi UKM di sentra. Mereka datang kesentra hanya diawal proyek, sekedar berkenalan atau kalau ada budget lain dari instansi lain selain dari Menegkop dan UKM. Dengan demikian, belum banyak BDS-P yang betul-betul secara khusus memberikan layanana bisnis kepada UKM disentra. Beberapa layanan yang sudah dilakukan kepada UKM di sentraa adalah pelatihan manajemen bisnis, informasi bahan baku, dan informasi pasar serta melakukan temu bisnis.

Permasalahan lain pada BDS-P adalah belum semua BDS-P melakukan mapping terhadap UKM di sentra. Disamping itu konsultan BDS-P juga memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan diagnostik serta memecahkan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi UKM. Sementara itu, UKM yang ada disentra menuntut bukti nyata dari layanan BDS-P untuk menjadikan bisnis BDS-P mendapatkan pengakuan dan dihargai oleh UKM. Inilah beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan yang kiranya perlu  segera mendapatkan perhatian.

III. LANGKAH PEMBERDAYAAN BDS-P

Focusing sebagai salah satu strategi pemberdayaan UKM sangatlah tepat, mengingat jumlah UKM yang sangat banyak. Dari kajian disarankan bahwa fokus pembinaan UKM untuk disentra sebaiknya ditujukan pada  3 sektor prioritas. Ketiga sektor tersebut adalah : (a) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (b) sektor industri pengolahan dan (c) sektor perdagangan, hotel  dan   restoran.

Dengan melakukan focusing pemberdayaan UKM disekor tersebut yang ada disentra diharapkan akan terjadi multiplier effect(effek pengganda) yang menggerakkan juga  sektor-sektor lainnya. Ketiga sektor tersebut sangat strategis karena komposisinya terbesar dalam struktur perekonomian nasional, kontribusinya dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja juga sangat dominan.

Dengan target group sentra yang bergerak di ketiga sektor tersebut, maka akan terjadi sinergitas pembinaan. Setiap instansi pemerintah dan non pemerintah yang  terlibat dalam pemberdayaan UKM harus sepakat untuk melakukan focusing dalam pengembangan UKM yang bergerak di ketiga sektor tersebut melalui pengembangan sentra/kluster. Dengan pendekatan sentra atau kluster, maka akan  lebih effektif dan efisien upaya pemberdayaan UKM  tersebut.

Untuk meningkatkan peran BDS-P dalam pengembangan sentra UKM, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut, adalah :

(1).    Meningkatkan kapasitas konsultan BDS-P yang telah difasilitasi, yaitu melalui pelatihan, magang, dan studi  banding

(2).    Memberikan akreditasi kepada BDS-P untuk mendapatkan pengakuan dari binaannya.

(3).    Mensosialisasikan peran dan tugas BDS-P dalam pengembangan UKM kepada publik, khususnya di sentra dan pada   UKM lainnya melalui media cetak dan elektronik.

(4).    Mengikutsertakan BDS-P pada berbagai event yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bisnis pada UKM, termasuk pemanfaatan program pemerintah melalui program voucher.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam rangka pemberdayaan BDS-P adalah pelatihan dengan dibiayai oleh JICA (in country training). Pada tahun 2002 sudah ada 30 konsultan BDS-P yang dilatih melalui bantuan JICA. Pelatihan seperti ini akan diteruskan lagi pada tahun 2003 ini, yaitu pada pertengahan Maret 2003 akan dilatih lagi sekitar 30 konsultan BDS-P. Disamping itu, untuk penguatan BDS-P pada tahun anggaran 2002 juga sudah dilatih 100 orang konsultan tempatan BDS-P yang ditempatkan di sentra. Pelatihan ini dilakukan di 4 wilayah, yaitu Bukit Tinggi untuk wilayah Sumatera, kecuali Lampung, di Depok, Jawa Barat untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat, di Surabaya untuk wilayah Jateng, Yogya, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim dan Kalsel, serta di Makasar untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Selain pelatihan tersebut, mulai tahun 2002 telah juga dirintis upaya akreditasi konsultan BDS-P. Kita mengharapkan para konsultan BDS-P dapat diakreditasi sesuai standar APEC. Oleh karena itu, mulai tahun 2003 sudah ada 10 konsultan yang akan diakreditasi sesuai standar APEC. Akreditasi ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal para konsultan yang diakreditasi telah mendapatkan sertifikat C dab B, yang kalau distandarkan adalah sebagai konsultan daerah (C) dan konsultan nasional (B). Sedangkan sertifikat A (standar APEC) akan diberikan kalau konsultan tersebut mampu memberikan konsultasi sebanyak 400 jam selama 2 tahun dan UKM yang dibimbing mampu meningkatkan kinerjanya.

Disamping upaya-upaya tersebut, dalam pengembangan UKM di sentra kedepan juga perlu ditumbuhkembangkan konsultan-konsultan UKM yang baru. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan konsultan UKM menjadi  sangat penting untuk   dikembangkan. Dalam kaitan ini, perlu diberdayakan BDS-fasilitator (BDS-F) bisa dari perguruan tinggi, LSM, dan pihak swasta. Agar BDS-fasilitator  ini dapat berdaya guna untuk  menumbuhkembangkan konsultan-konsultan UKM, maka perlu ada capacity building atau peningkatan kapasitas dari lembaga BDS-F yang dikembangkan.

IV. PENUTUP

Pemberdayaan UKM melalui pendekatan sentra dengan strategi pendampingan oleh konsultan BDS-P perlu terus dikembangkan. Namun demikian, agar memperoleh efek pengganda yang lebih besar mengingat jumlah UKM yang sangat besar,  maka focus pembinaan harus ditujukan kepada 3  sektor, yaitu : (a) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (b) industri pengolahan, dan (c) perdagangan, hotel, dan restoran.

Konsultan BDS-P yang memberikan layanan non finansial  perlu ditingkatkan untuk menjadikan BDS-P yang professional ke depan. Pengauatan tersebut menyangkut: peningkatan kapasitas, sosialisasi kepada publik, akreditasi, dan pelibatan pada berbagai  kesempatan yang terkait dengan  fungsi layanannya kepada UKM.

“Kita tidak bisa seperti dulu. Sekarang kita minta BDS-P buat kerangka ke depan untuk mereka laksanakan,” kata Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Chairul Djamhari ketika membuka “Traning of Trainers (TOT) Instruktur/Pendamping KUKM di Cipayung, Senin.

Penegasannya itu didasarkan pada kinerja BDS-P yang secara umum belum maksimal. Hanya sebagian kecil BDS-P yang dapat melaksanakan peran layanan dengan hasil nyata bagi kemanfaatan UKM binaan. Sedangkan mayoritas BDS-P masih belum mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi konsultasinya dengan efektif.

Akibatnya ada BDS-P yang sudah mampu membawa binaannya hingga ke pasar internasional, namun jumlahnya ini begitu sedikit. Sementara yang terjadi justru lebih banyak lagi yang belum mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi konsultasinya dengan efektif.

Kondisi lama BDS-P secara umum adalah mayoritas kurang memiliki kompetensi dan kesiapan SDM sehingga kurang mampu melakukan peran layanan usaha bagi UKM. Selain itu mereka juga menggantungkan proyek atau anggaran pemerintah.

Sementara paradigma baru yang akan dilaksanakan adalah bagaimana membuat BDS-P mampu hidup sebagai organisasi yang mandiri dan profesional, atas dasar kemampuan dan keunggulan yang dimiliki dan menjadi mitra UKM di daerah.

BDS-P/LPB pada dasarnya menjalankan fungsi pelayanan usaha bagi UKM seperti jasa konsultasi, menyusun rencana usaha, memperbaiki organisasi dan manajemen, pengelolaan permodalan dan kemungkinan kerjasama dengan mintra lainnya.

Sejak pengembangan awalnya tahun 2001/2002 hingga saat ini jumlah BDS-P mencapai 957 unit dan tersebar di 33 provinsi. Dari jumlah BDS itu, katanya, hanya sekitar 35 persen saja yang mampu melaksanakan tugas. Itu pun dengan kompetensi rendah sampai sedang.

Pada awal pengembangannya setiap BDS memperoleh dana Rp50 juta sebagai modal dari pemerintah untuk masa tiga tahun. Namun setelah berakhirnya pemberian dana tersebut, masih banyak BDS yang mempertanyakan kembali apakah pemerintah akan menggulirkan kembali dana untuk gelombang kedua.

Chairul mengakui dirinya juga memperoleh banyak surat dari berbagai BDS-P yang mempertanyakan dana tersebut. Namun, menurut dia, pihaknya tidak lagi memprogramkan lagi kucuran dana tersebut kecuali ada strategi pengembangan lainnya.

Kedepan, lanjutnya, pihak Kemenkop UKM mengharapkan agar BDS-P bisa menjadi lebih profesional, mandiri dan mempunyai jaringan usaha.

Untuk menjadi lebuh profesional maka BDS-P tidak lagi harus menjadi “generalis” tapi sudah bisa masuk ke hal-hal yang khusus (spesialis).

Sementara untuk kemandirian, katanya, pihaknya tidak lagi akan menggulirkan dana Rp50 juta namun mengharapkan agar ada suatu kesepakatan bersama soal besaran fee yang harus diterima BDS-P oleh pengguna jasa.

Untuk masalah jaringan usaha, ia mengatakan, asosiasi BDS harus lebih dapat mengembangkan diri seperti menyuaran suara-suara UKM baik di legislatif maupun juga masukan kepada eksekutif.

“Bentuknya bisa seperti memberikan masukan kepada DPR untuk penyusunan RUU UKM atau soal Perpres Pencadangan Usaha,” katanya.

Ia juga menyarankan agar Asosiasi BDS bisa membuat rating BDS-P yang diharapkan mampu menarik unit-init lain yang belum bisa menjalankan perannya secara maksimal.

Meeting ke-3 LSP Klinik KUMKM

Tim perumus Lembaga Konsultan Klinik Koperasi dan UMKM telah merampungkan sidang ke 3 kemarin. Sidang dibuka ketua Tim Perumus DR. Nadhir Munawar, dihadiri Drs. Ec. Ruli Kusumahadi, Drs. Imam Hambali, Drs. Bambang Sutejo,Ak.Phd, Irfin Rif’yah, SH., Mega Sri Wahyuni, SE, MM dan Nyadin MAp dan Ketua Dewan Pertimbangan  Dewan Pengurus Nasional ABDSI Drs. Samsul Hadi.

“Dengan alat Tray Dryer itu, produsen makanan, seperti kerupuk ikan tidak perlu menunggu panas sinar matahari. Para perajin bisa menggunakan alat itu kapan saja dengan cukup menghubungkan pada aliran listrik,” kata Anggoro, Rabu (18/1/2012), di Batang, Jawa Tengah.

Anggoro memaparkan, kelebihan alat Tray Dryer adalah proses pengeringan bahan makanan akan lebih bersih dan sehat, serta tidak terkena debu.

“Memasuki musim penghujan seperti sekarang ini akan mengakibatkan para produsen makanan kesulitan membutuhkan proses pengeringan. Dengan alat itu, maka mereka bisa menggunakan kapan saja,” ujarnya.

Selain itu, proses pengeringan dengan alat Tray Driyer juga akan lebih cepat dibandingkan dengan panas sinar matahari karena panas yang dikeluarkan untuk mengeringkan makanan lebih stabil. Ia berharap, Tray Dryer bisa membantu para pelaku UMKM di Batang yang saat ini kesulitan menjemur produksinya akibat hujan terus mengguyur daerah tersebut.

“Alat tersebut membutuhkan daya yang dikeluarkan sekitar 35 hingga 50 derajat celcius. Saat ini, alat telah dibuat 16 set dan sebagian sudah dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil menengah dengan dijual seharga Rp 6 juta per set,” ujar Anggoro.

“Saya yakin Jawa Tengah dengan Gubernur Bibit Waluyo akan berusaha keras untuk mencapainya. Dua juta UMKM target yang mudah dicapai, saya yakin Jateng bisa,” kata Syarief Hasan saat meresmikan Pasar Tradisional Diwak, di Desa Jamus Kauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Selasa (17/1).

Dalam kesempatan ini, Syarief Hasan didampingi Gubernur Bibit Waluyo, anggota DPR RI Rosyid Hidayat, dan Tjatur Sapto Edy serta Bupati Magelang Ir Singgih Sanyoto. Pembangunan Pasar Diwak ini didanai Kemenkop dan UMKM sebesar Rp 800 juta sementara proses pembangunan dilakukan oleh koperasi BMT Barokah.

Menurut Syarif Hasan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 6,3 persen termasuk yang tertinggi dibanding daerah lain. Ia meminta tahun 2012 ini pertumbuhan ekonomi dinaikkan sebesar 7 persen agar perekonomian berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Di Jateng kini ada 1,2 juta UMKM, kita yakin bisa meningkat menjadi 2 juta asalkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Untuk itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat siap membantu,” kata Syarif Hasan disambut gembira Bibit Waluyo.