I. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan menengah (UKM) disadari memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itulah UKM telah memperoleh perhatian yang cukup besar dalam pemerintahan setelah reformasi ini. Bahkan dalam pemerintahan Gotong Royong pimpinan Presiden Ibu Megawati hampir semua instansi pemerintah dan non pemerintah sepakat untuk memberdayakan UKM. Ini berarti UKM telah dijadikan objek dan subjek pemberdayaan guna membangkitkan perekonomian Indonesia untuk keluar dari keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

Mengingat jumlahnya yang besar, yakni ada 40 juta UKM maka harus ada strategi yang terbaik agar pemberdayaannya dapat memberikan hasil maksimal. Agar  UKM  ini dapat berkembang dan nantinya mampu sejajar dan bahkan lebih dominan dalam memberikan kontribusi  terhadap perekonomian nasional, maka terlebih dahulu harus diketahui permasalahannya. Berangkat dari permasalahan inilah kemudian harus ditentukan strategi pembinaan yang terbaik agar UKM dapat lebih besar berkiprah.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UKM adalah : (a) keterbatasan kemampuan untuk akses pasar dan perluasan pangsa pasar, (b) kurang mampu   mengakses informasi (c) kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan  teknologi sharing, (d) kurang mampu untuk akses pada sumber-sumber  pendanaan, khususnya pada kredit perbankan, dan (e) kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Disamping itu, secara umum UKM juga kurang mampu dalam organisasi dan manajemen. Permasalahan yang terakhir ini bisa menghambat daya saing UKM karena jaringan kerjasamanya lemah.

Menyadari akan permasalahan tersebut  diatas, maka  fokus pemberdayaan UKM dilakukan pada penguatan  kapasitas atau  kualitas  SDM-nya. Hal ini mengingat, menurut BPS (1998)  sebagian besar atau 97,4% usaha kecil di Indonesia berpendidikan SLP ke bawah. Tingkat pendidikan yang  rendah ini bisa mempengaruhi semangat jiwa kewirausahaannya (entrepreneurship spirit). Sering kali UKM cepat puas dengan apa yang telah dicapainya. Bahkan, tidak jarang UKM yang kurang mampu menepati komitmennya kalau mendapatkan order besar. Kualitas produknya termasuk desain produk sering kurang mendapat perhatian agar mampu mengikuti selera  konsumen.

Guna mengatasi masalah tersebut diatas, bukan saja kebijakan pemerintah yang harus terus disempurnakan agar setiap pelaku memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, tetapi adanya lembaga pendukung untuk pengembangan UKM juga harus terus diberdayakan. Dengan kata lain, iklim berusaha yang kondusif harus terus ditumbuhkembangkan, terlebih lagi di daerah setelah otonomisasi diberlakukan. Ada kecenderungan setelah otonomi daerah, setiap daerah mengeluarkan peraturan daerah yang  justru menghambat berkembangnya UKM.

Pada sisi  lain akses kepada sumber-sumber daya produktif juga harus terus dikembangkan. Selama ini kesempatan mengembangkan usaha, memperoleh bahan baku, dan akses kepada sumber-sumber daya produktif lainnya, khususnya kredit perbankan masih terjadi diskriminatif. Kesempatan ini harus dibuka luas kepada semua pelaku  sehingga akan terjadi persaingan yang sehat.

Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah pendampingan kepada UKM, baik oleh lembaga pemerintah, maupun non pemerintah. Pengembangan lembaga layanan bisnis (LPB) atau yang juga popular disebut Business Development Services Providers (BDS-P) merupakan salah satu strategi dalam pemberdayaan UKM. Selama ini pengembangan lembaga  seperti ini telah lama  dirintis, mulai dari pusat konsultasi yang melibatkan perguruan tinggi pada tahun 1993, kemudian berubah menjadi Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dan pada tahun 1998  berubah lagi menjadi PER (Pusat Ekonomi Rakyat).

II. PERKEMBANGAN BDS-P

Apa yang keliru selama ini dalam pengembangan Pusat Konsultasi, KKB, dan PER adalah pendekatan yang target oriented danproject oriented. Dengan kata lain pengembangan lembaga  pendamping UKM tersebut lebih banyak pada supply side tanpa memperhatikan demand sidenya. Akibatnya lembaga yang dibentuk dengan biaya pemerintah tersebut tidak mampu berkembang atau bubar bersamaan dengan bubarnya proyek.

Untuk mengantisipasi kekhawatiran yang sama, maka pengembangan BDS-P mulai ditata mulai tahun 2001 ketika Badan Pengembangan Sumberdaya KUKM (BPS-KUKM) masih ada. Ketika itu sudah dikembangkan 91 BDS-P yang difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui perkuatan  pendanaan ataupun bantuan sarana. Pada tahun 2002 ini dikembangkan lagi sebanyak 332 BDS-P yang ditugasi mengembangkan 332 sentra bisnis UKM. Pada tahun 2003, akan dikembangkan lagi 500 BDS-P untuk membina 500 sentra di daerah. Kalau dimasa lalu pemerintah tidak mengarahkan pembinaan KKB maupun PER, maka untuk BDS-P target binaannya difokuskan pada pengembangan sentra atau klaster.

Kalau disimak dari hasil monitoring pada beberapa BDS-P eks tahun 2001, ada beberapa permasalahan yang harus segera dipecahkan  agar BDS-P yang difasilitasi tersebut mampu memberi makna  dalam pengembangan UKM. Secara konsepsi penugasan kepada BDS-P untuk membina UKM di sentra selain dengan perkuatan modal awal padanan (MAP) lewat koperasi sangatlah ideal, artinya pasarnya sudah disediakan oleh pemerintah beserta dukungan pendanaannya. Permasalahannya, kapasitas BDS-P yang ditugasi untuk membina UKM disentra belum semuanya memahami atau mampu melaksanakan tugasnya. Selain itu, UKM yang ada disentra merasa tidak ada peran signifikan yang dilakukan oleh BDS-P. Dengan kata lain, komunikasi antara BDS-P dengan UKM di  sentra tidak atau belum terjadi.

Pada sisi lain, banyak BDS-P yang belum mengetahui medan binaannya. BDS-P yang dipilih mungkin karena jaraknya (lokasinya) ke sentra terlalu jauh, atau mungkin karena ada perbedaan budaya akibatnya konsultan BDS-P belum atau  jarang sekali mengunjungi UKM di sentra. Mereka datang kesentra hanya diawal proyek, sekedar berkenalan atau kalau ada budget lain dari instansi lain selain dari Menegkop dan UKM. Dengan demikian, belum banyak BDS-P yang betul-betul secara khusus memberikan layanana bisnis kepada UKM disentra. Beberapa layanan yang sudah dilakukan kepada UKM di sentraa adalah pelatihan manajemen bisnis, informasi bahan baku, dan informasi pasar serta melakukan temu bisnis.

Permasalahan lain pada BDS-P adalah belum semua BDS-P melakukan mapping terhadap UKM di sentra. Disamping itu konsultan BDS-P juga memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan diagnostik serta memecahkan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi UKM. Sementara itu, UKM yang ada disentra menuntut bukti nyata dari layanan BDS-P untuk menjadikan bisnis BDS-P mendapatkan pengakuan dan dihargai oleh UKM. Inilah beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan yang kiranya perlu  segera mendapatkan perhatian.

III. LANGKAH PEMBERDAYAAN BDS-P

Focusing sebagai salah satu strategi pemberdayaan UKM sangatlah tepat, mengingat jumlah UKM yang sangat banyak. Dari kajian disarankan bahwa fokus pembinaan UKM untuk disentra sebaiknya ditujukan pada  3 sektor prioritas. Ketiga sektor tersebut adalah : (a) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (b) sektor industri pengolahan dan (c) sektor perdagangan, hotel  dan   restoran.

Dengan melakukan focusing pemberdayaan UKM disekor tersebut yang ada disentra diharapkan akan terjadi multiplier effect(effek pengganda) yang menggerakkan juga  sektor-sektor lainnya. Ketiga sektor tersebut sangat strategis karena komposisinya terbesar dalam struktur perekonomian nasional, kontribusinya dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja juga sangat dominan.

Dengan target group sentra yang bergerak di ketiga sektor tersebut, maka akan terjadi sinergitas pembinaan. Setiap instansi pemerintah dan non pemerintah yang  terlibat dalam pemberdayaan UKM harus sepakat untuk melakukan focusing dalam pengembangan UKM yang bergerak di ketiga sektor tersebut melalui pengembangan sentra/kluster. Dengan pendekatan sentra atau kluster, maka akan  lebih effektif dan efisien upaya pemberdayaan UKM  tersebut.

Untuk meningkatkan peran BDS-P dalam pengembangan sentra UKM, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut, adalah :

(1).    Meningkatkan kapasitas konsultan BDS-P yang telah difasilitasi, yaitu melalui pelatihan, magang, dan studi  banding

(2).    Memberikan akreditasi kepada BDS-P untuk mendapatkan pengakuan dari binaannya.

(3).    Mensosialisasikan peran dan tugas BDS-P dalam pengembangan UKM kepada publik, khususnya di sentra dan pada   UKM lainnya melalui media cetak dan elektronik.

(4).    Mengikutsertakan BDS-P pada berbagai event yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bisnis pada UKM, termasuk pemanfaatan program pemerintah melalui program voucher.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam rangka pemberdayaan BDS-P adalah pelatihan dengan dibiayai oleh JICA (in country training). Pada tahun 2002 sudah ada 30 konsultan BDS-P yang dilatih melalui bantuan JICA. Pelatihan seperti ini akan diteruskan lagi pada tahun 2003 ini, yaitu pada pertengahan Maret 2003 akan dilatih lagi sekitar 30 konsultan BDS-P. Disamping itu, untuk penguatan BDS-P pada tahun anggaran 2002 juga sudah dilatih 100 orang konsultan tempatan BDS-P yang ditempatkan di sentra. Pelatihan ini dilakukan di 4 wilayah, yaitu Bukit Tinggi untuk wilayah Sumatera, kecuali Lampung, di Depok, Jawa Barat untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat, di Surabaya untuk wilayah Jateng, Yogya, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim dan Kalsel, serta di Makasar untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Selain pelatihan tersebut, mulai tahun 2002 telah juga dirintis upaya akreditasi konsultan BDS-P. Kita mengharapkan para konsultan BDS-P dapat diakreditasi sesuai standar APEC. Oleh karena itu, mulai tahun 2003 sudah ada 10 konsultan yang akan diakreditasi sesuai standar APEC. Akreditasi ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal para konsultan yang diakreditasi telah mendapatkan sertifikat C dab B, yang kalau distandarkan adalah sebagai konsultan daerah (C) dan konsultan nasional (B). Sedangkan sertifikat A (standar APEC) akan diberikan kalau konsultan tersebut mampu memberikan konsultasi sebanyak 400 jam selama 2 tahun dan UKM yang dibimbing mampu meningkatkan kinerjanya.

Disamping upaya-upaya tersebut, dalam pengembangan UKM di sentra kedepan juga perlu ditumbuhkembangkan konsultan-konsultan UKM yang baru. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan konsultan UKM menjadi  sangat penting untuk   dikembangkan. Dalam kaitan ini, perlu diberdayakan BDS-fasilitator (BDS-F) bisa dari perguruan tinggi, LSM, dan pihak swasta. Agar BDS-fasilitator  ini dapat berdaya guna untuk  menumbuhkembangkan konsultan-konsultan UKM, maka perlu ada capacity building atau peningkatan kapasitas dari lembaga BDS-F yang dikembangkan.

IV. PENUTUP

Pemberdayaan UKM melalui pendekatan sentra dengan strategi pendampingan oleh konsultan BDS-P perlu terus dikembangkan. Namun demikian, agar memperoleh efek pengganda yang lebih besar mengingat jumlah UKM yang sangat besar,  maka focus pembinaan harus ditujukan kepada 3  sektor, yaitu : (a) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (b) industri pengolahan, dan (c) perdagangan, hotel, dan restoran.

Konsultan BDS-P yang memberikan layanan non finansial  perlu ditingkatkan untuk menjadikan BDS-P yang professional ke depan. Pengauatan tersebut menyangkut: peningkatan kapasitas, sosialisasi kepada publik, akreditasi, dan pelibatan pada berbagai  kesempatan yang terkait dengan  fungsi layanannya kepada UKM.

“Kita tidak bisa seperti dulu. Sekarang kita minta BDS-P buat kerangka ke depan untuk mereka laksanakan,” kata Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Chairul Djamhari ketika membuka “Traning of Trainers (TOT) Instruktur/Pendamping KUKM di Cipayung, Senin.

Penegasannya itu didasarkan pada kinerja BDS-P yang secara umum belum maksimal. Hanya sebagian kecil BDS-P yang dapat melaksanakan peran layanan dengan hasil nyata bagi kemanfaatan UKM binaan. Sedangkan mayoritas BDS-P masih belum mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi konsultasinya dengan efektif.

Akibatnya ada BDS-P yang sudah mampu membawa binaannya hingga ke pasar internasional, namun jumlahnya ini begitu sedikit. Sementara yang terjadi justru lebih banyak lagi yang belum mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi konsultasinya dengan efektif.

Kondisi lama BDS-P secara umum adalah mayoritas kurang memiliki kompetensi dan kesiapan SDM sehingga kurang mampu melakukan peran layanan usaha bagi UKM. Selain itu mereka juga menggantungkan proyek atau anggaran pemerintah.

Sementara paradigma baru yang akan dilaksanakan adalah bagaimana membuat BDS-P mampu hidup sebagai organisasi yang mandiri dan profesional, atas dasar kemampuan dan keunggulan yang dimiliki dan menjadi mitra UKM di daerah.

BDS-P/LPB pada dasarnya menjalankan fungsi pelayanan usaha bagi UKM seperti jasa konsultasi, menyusun rencana usaha, memperbaiki organisasi dan manajemen, pengelolaan permodalan dan kemungkinan kerjasama dengan mintra lainnya.

Sejak pengembangan awalnya tahun 2001/2002 hingga saat ini jumlah BDS-P mencapai 957 unit dan tersebar di 33 provinsi. Dari jumlah BDS itu, katanya, hanya sekitar 35 persen saja yang mampu melaksanakan tugas. Itu pun dengan kompetensi rendah sampai sedang.

Pada awal pengembangannya setiap BDS memperoleh dana Rp50 juta sebagai modal dari pemerintah untuk masa tiga tahun. Namun setelah berakhirnya pemberian dana tersebut, masih banyak BDS yang mempertanyakan kembali apakah pemerintah akan menggulirkan kembali dana untuk gelombang kedua.

Chairul mengakui dirinya juga memperoleh banyak surat dari berbagai BDS-P yang mempertanyakan dana tersebut. Namun, menurut dia, pihaknya tidak lagi memprogramkan lagi kucuran dana tersebut kecuali ada strategi pengembangan lainnya.

Kedepan, lanjutnya, pihak Kemenkop UKM mengharapkan agar BDS-P bisa menjadi lebih profesional, mandiri dan mempunyai jaringan usaha.

Untuk menjadi lebuh profesional maka BDS-P tidak lagi harus menjadi “generalis” tapi sudah bisa masuk ke hal-hal yang khusus (spesialis).

Sementara untuk kemandirian, katanya, pihaknya tidak lagi akan menggulirkan dana Rp50 juta namun mengharapkan agar ada suatu kesepakatan bersama soal besaran fee yang harus diterima BDS-P oleh pengguna jasa.

Untuk masalah jaringan usaha, ia mengatakan, asosiasi BDS harus lebih dapat mengembangkan diri seperti menyuaran suara-suara UKM baik di legislatif maupun juga masukan kepada eksekutif.

“Bentuknya bisa seperti memberikan masukan kepada DPR untuk penyusunan RUU UKM atau soal Perpres Pencadangan Usaha,” katanya.

Ia juga menyarankan agar Asosiasi BDS bisa membuat rating BDS-P yang diharapkan mampu menarik unit-init lain yang belum bisa menjalankan perannya secara maksimal.

Meeting ke-3 LSP Klinik KUMKM

Tim perumus Lembaga Konsultan Klinik Koperasi dan UMKM telah merampungkan sidang ke 3 kemarin. Sidang dibuka ketua Tim Perumus DR. Nadhir Munawar, dihadiri Drs. Ec. Ruli Kusumahadi, Drs. Imam Hambali, Drs. Bambang Sutejo,Ak.Phd, Irfin Rif’yah, SH., Mega Sri Wahyuni, SE, MM dan Nyadin MAp dan Ketua Dewan Pertimbangan  Dewan Pengurus Nasional ABDSI Drs. Samsul Hadi.

“Dengan alat Tray Dryer itu, produsen makanan, seperti kerupuk ikan tidak perlu menunggu panas sinar matahari. Para perajin bisa menggunakan alat itu kapan saja dengan cukup menghubungkan pada aliran listrik,” kata Anggoro, Rabu (18/1/2012), di Batang, Jawa Tengah.

Anggoro memaparkan, kelebihan alat Tray Dryer adalah proses pengeringan bahan makanan akan lebih bersih dan sehat, serta tidak terkena debu.

“Memasuki musim penghujan seperti sekarang ini akan mengakibatkan para produsen makanan kesulitan membutuhkan proses pengeringan. Dengan alat itu, maka mereka bisa menggunakan kapan saja,” ujarnya.

Selain itu, proses pengeringan dengan alat Tray Driyer juga akan lebih cepat dibandingkan dengan panas sinar matahari karena panas yang dikeluarkan untuk mengeringkan makanan lebih stabil. Ia berharap, Tray Dryer bisa membantu para pelaku UMKM di Batang yang saat ini kesulitan menjemur produksinya akibat hujan terus mengguyur daerah tersebut.

“Alat tersebut membutuhkan daya yang dikeluarkan sekitar 35 hingga 50 derajat celcius. Saat ini, alat telah dibuat 16 set dan sebagian sudah dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil menengah dengan dijual seharga Rp 6 juta per set,” ujar Anggoro.

“Saya yakin Jawa Tengah dengan Gubernur Bibit Waluyo akan berusaha keras untuk mencapainya. Dua juta UMKM target yang mudah dicapai, saya yakin Jateng bisa,” kata Syarief Hasan saat meresmikan Pasar Tradisional Diwak, di Desa Jamus Kauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Selasa (17/1).

Dalam kesempatan ini, Syarief Hasan didampingi Gubernur Bibit Waluyo, anggota DPR RI Rosyid Hidayat, dan Tjatur Sapto Edy serta Bupati Magelang Ir Singgih Sanyoto. Pembangunan Pasar Diwak ini didanai Kemenkop dan UMKM sebesar Rp 800 juta sementara proses pembangunan dilakukan oleh koperasi BMT Barokah.

Menurut Syarif Hasan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 6,3 persen termasuk yang tertinggi dibanding daerah lain. Ia meminta tahun 2012 ini pertumbuhan ekonomi dinaikkan sebesar 7 persen agar perekonomian berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Di Jateng kini ada 1,2 juta UMKM, kita yakin bisa meningkat menjadi 2 juta asalkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Untuk itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat siap membantu,” kata Syarif Hasan disambut gembira Bibit Waluyo.

Untuk itu, terhadap blog BDS Indonesia perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Hal tersebut akan dikerjakan secepat mungkin.

Juga, penanganan web tersebut akan dilakukan oleh beberapa administrator. salah satu yang akan membantu adalah Kang Ulum Brebes. yang lain bila ingin membantu, silahkan daftar.

Agenda awal yang akan diusung via web ini adalah mengembangkan tautan/link ke web yang berkait dengan pemberdayaan UKM. juga, akan dilakukan update sesering mungkin terhadap web ini, agar menarik untuk dibaca dan dikunjungi rekan2 BDS maupun UKM.

Selalu ada langkah kecil yang berarti bagi sesama. Semoga kita konsisten untuk selalu melangkah dengan penuh semangat.

Saatnya kembali ke medan laga.

Sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II, kemarin, Syarif mendapat tugas melanjutkan program yang telah dilaksanakan Suryadharma Ali.

Dia mengatakan apa yang telah dilaksanakan menteri sebelumnya, harus terus dilaksanakan. Program apa yang belum tercapai, juga diteruskan, dan program apa yang sudah tercapai agar terus dilanjutkan dengan lebih baik.

Yang penting, katanya, tugas dalam waktu dekat ini adalah menyangkut penguatan kelembagaan, menyangkut pola pikir yang harus berubah. Selain itu harus antisipasif meng-hadi tiap persoalan dan turun ke bawah sebagai pelayan publik.

“Payung hukum program kita perbaiki, termasuk harus berpandangan positif jika ada konglomerat ingin mendirikan koperasi. Saya sudah mendata persoalan untuk ditindaklanjuti segera,” kata Syarif sebelum mengunjungi seluruh ruangan kerja karyawan Kementerian Koperasi dan UKM di Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.

Pola pikir

Dia meminta seluruh jajaran instansinya mengubah pola pikir kerja atau mindset untuk mengoptimalkan kinerja koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM).

Jika perubahan cara berpikir tersebut bisa dipenuhi seluruh pejabat, staf dan karyawan, dia optimistis sistem perekonomian Indonesia bisa lebih kuat karena akan didukung sekitar 51 juta pelaku KUMKM.”Dalam visi saya, sangat ingin instansi ini jadi institusi teratas dalam memberdayakan koperasi dan UMKM,” ujar Syarif.

Memiliki semangat dan kinerja teratas, meski tugas itu masih ada di beberapa instansi pemerintah dan lembaga swasta lainnya, Syarif opstimistis Kementerian Koperasi dan UKM akan mampu meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM.

Menurut dia, UMKM misalnya, harus bisa naik kelas. Yang mikro naik kelas ke kelompok kecil, dan kecil naik kelas ke menengah, demikian seterusnya. Pembinaan terhadap koperasi juga harus diberlakukan sama.

Apalagi, ada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang menjadi mitra. Dengan kerja sama kuat maka persoalan paling krusial di koperasi bisa diatasi. “Ini jika kita sepakat koperasi itu merupakan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

“Sepanjang tugas dan program itu sesuai dengan Undang-undang serta menyangkut kesejahteraan masyarakat, saya kira seluruh karyawan di kementerian ini harus all out untuk berjuang,” tegas Syarif.

Dia minta kerja sama dan perubahan pola pikir, karena menyadari dirinya mempunyai visi terbatas melihat masa depan dunia KUMKM. Selain itu, monitoring seorang menteri juga dinilainya sangat terbatas.

Sumber : Bisnis Indonesia

Selamat datang pengurus baru ABDSI periode 2009-2014. selamat menjalankan tugas kepada Pak Zaenal Arifin (BDS Mitra Semarang). Semoga kepemimpinan bapak mampu melanjutkan apa yang telah dirintis oleh bapak Samsul Hadi dan kawan2 BDS lainnya selama 8 tahun terakhir ini.